Fakultas Ilmu Sosial
& Ilmu Politik

Email

Kontak

Fakultas Ilmu Sosial
& Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Fakultas Ilmu Sosial
& Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Ilmu Pemerintahan

Profil

Daftar Sekarang

Sejarah

Program Studi Ilmu Pemerintahan berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0607/0/1984, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menjadi fakultas yang berdiri sendiri. Jurusan-jurusan yang dibina pada saat itu adalah Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Niaga, Kesekretariatan, dan Jurusan Ilmu Pemerintahan. Hingga saat ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari 5 jurusan yaitu Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Pemerintahan, Administrasi Perkantoran, Jurusan Ilmu Kriminologi.

Program Studi Ilmu Pemerintahan merupakan salah satu program di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau saat ini terus membenahi diri. Hal ini dilakukan untuk merespon terjadinya perubahan dalam berbagai aspek pembangunan, terutama terhadap penyelenggaraan otonomi daerah yang permasalahannya semakin kompleks. Program studi Ilmu Pemerintahan telah terakreditasi “A” berdasarkan Sertifikat Nomor : 0522/SK/BAN-PT/AKred/5/2016, TANGGAL 20 Mei 2016. 

Dinamika masyarakat yang semakin maju dan kritis menimbulkan perubahan yang signifikan diberbagai bidang termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Akibat perkembangan ini Program Studi Ilmu Pemerintahan mendapat tantangan yang besar, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali berbenah diri terutama dalam hal yang berkaitan dengan perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas staf pengajar maupun mahasiswa. Pada tahun 2009 berdasarkan SK. Rektor Nomor 141/UIR/Kpts/2009 ditetapkan kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan, namun belum mengacu pada standar KKNI.

Berdasarkan SK. Rektor Nomor 344/UIR/Kpts/2015 ditetapkan kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan yang sudah mengacu pada KKNI sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum memberikan kesempatan mahasiswa untuk memilih bidang peminatan pada 5 dengan menyajikan mata kuliah pilihan untuk mendapatkan profil lulusan pada saat itu sebagai praktisi pemerintah, pegiat sosial, dan politisi.

Pada tahun 2018 Program Studi Ilmu Pemerintahan terakreditasi secara internasiol oleh ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities). 

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3181/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021, Tanggail 21 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2026, menyatakan bahwa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pada Program Sarjana Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru Kembali memenuhi syarat peringkat Akreditasi A dari BAN-PT. Lalu, berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 4267/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 akhirnya program Studi Ilmu Pemerintahan mendapatkan Akreditasi Unggul.

Assoc. Prof. Dr. Syaprianto, S.Sos., M.IP

Kaprodi Ilmu Pemerintahan

Dr. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Sekprodi Ilmu Pemerintahan

Visi Keilmuan Program Studi

“Menjadi Pusat Unggulan yang Berdaya Saing Global Dalam Pengembangan Ilmu Pemerintahan yang Berfokus Pada Transformasi Pemerintahan Berbasis Iman dan Takwa Pada Tahun 2041.”

Visi Misi Keilmuan Program Studi Tahun 2021

Misi Keilmuan Program Studi

  • Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif di bidang ilmu pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi modern, serta membangun karakter mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai iman dan takwa.
  • Melakukan pengambangan keilmuan melalui penelitian dalam bidang ilmu pemerintahan yang berfokus pada transformasi pemerintahan untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat secara global.
  • Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan berorientasi pada pemecahan permasalahan sebagai solusi untuk pemerintah, masyarakat dan swasta berbasis nilai-nilai moral.
  • Membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional, guna mendukung pengembangan ilmu pemerintahan dan daya saing global.
  • Memastikan setiap proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat didasari oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sebagai fondasi etika dalam pemerintahan.

Capaian Pembelajaran Lulusan

  • Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai keislaman, Pancasila, moral dan etika.
  • Memiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan yang inovatif sesuai dengan norma, nilai dan etika akademik.
  • Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora bidang keahliannya.
  • Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data serta mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan
  • Berintegritas dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan kemampuan merumuskan dan mengevaluasi kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan.
  • Mengutamakan etika dan keadilan sosial, dengan kemampuan memimpin fasilitasi program pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.
  • Mampu memahami teori-teori dasar pemerintahan dan menerapkannya dalam menganalisis dinamika politik serta kebijakan publik untuk memberikan solusi berbasis bukti (evidence-based policy).
  • Membangun jejaring kerja sama yang kuat, dengan kemampuan menjalin hubungan profesional lintas institusi, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif.
  • Menunjukkan profesionalisme dalam riset pemerintahan, dengan kemampuan mendesain penelitian ilmiah tentang dinamika politik dan administrasi publik yang relevan bagi pengambilan keputusan strategis.
  • Menghormati keberagaman dan pluralisme, dengan kemampuan memfasilitasi dialog antar aktor politik dan masyarakat untuk mengelola konflik secara damai dan konstruktif.
  • Mampu bekerja dalam tim multistakeholder, dengan keterampilan komunikasi lintas sektor untuk menyusun solusi kolaboratif terhadap permasalahan pemerintahan dan sosial-politik.
  • Memanfaatkan teknologi informasi secara bertanggung jawab, dengan kemampuan menganalisis data besar (big data) dalam merancang kebijakan publik yang berbasis data dan berdampak luas.
  • Menjadi agen perubahan sosial-politik, dengan memahami peran aktivisme dalam sistem pemerintahan serta mampu memobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan demokrasi dan keadilan sosial.
  • Menguasai konsep tata kelola pemerintahan digital, dengan kemampuan merancang inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang efisien dan transparan.
  • Berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan memahami teori pemberdayaan dan mampu merancang serta mengimplementasikan program yang meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Tujuan Pendidikan Program Studi

  • Program studi Ilmu Pemerintahan menyiapkan mahasiswa dengan keahlian analis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menguasai teori tata kelola pemerintahan, keterampilan dalam analisis kebijakan, analisis data, riset, pemberdayaan masyarakat dan dan negosiasi sosial politik untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Berdasarkan keahlian yang disiapkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, lulusan diharapkan :
  • Memiliki kemampuan analisis kebijakan. Lulusan mampu menyusun, mengevaluasi, dan merekomendasikan kebijakan publik yang efektif, berbasis bukti, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
  • Mampu melakukan penelitian bidang pemerintahan. Lulusan dapat melakukan penelitian ilmiah terkait isu-isu pemerintahan, tata kelola, dan kebijakan publik, serta menghasilkan solusi yang inovatif dan aplikatif untuk mendukung pembangunan pemerintahan yang lebih baik.
  • Berkontribusi sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Lulusan mampu memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dengan mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan serta mendorong kemandirian sosial dan ekonomi.
  • Memiliki kompetensi sebagai analis data. Lulusan mampu mengolah, menganalisis, dan memanfaatkan data pemerintahan serta sosial-politik untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan strategis.
  • Berkiprah sebagai aktivis sosial politik. Lulusan diharapkan berperan aktif dalam gerakan sosial dan politik untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang profesional dan etis.
  • Menguasai teknologi dan digitalisasi pemerintahan. Lulusan mampu menggunakan teknologi modern untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital, termasuk e-governance dan smart city development.
  • Memiliki etika dan integritas Tinggi. Lulusan diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, profesionalisme, serta iman dan takwa dalam menjalankan perannya di masyarakat dan pemerintahan.

Bagan Struktur Organisasi

Lihat Selengkapnya

Dosen dan Tenaga Pendidik

Lihat Selengkapnya

Fasilitas

Lihat Selengkapnya

Profil Lulusan

  • Analis Kebijakan Pemerintah, Mengaplikasikan ilmu yang dimiliki sebagai analis kebijakan pemerintah yang memiliki kemampuan merumuskan dan mengevaluasi kebijakan publik, mengidentifikasi masalah-masalah publik, merumuskan alternatif solusi, dan mengevaluasi dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Bidang Kerja ; Analis perencana, Analis evaluasi, Analis anggaran dan Advokasi kebijakan
  • Peneliti Bidang Pemerintahan, Mengaplikasikan ilmu yang dimiliki sebagai peneliti bidang pemerintahan yang memiliki kemampuan keterampilan analisis, pemahaman teori pemerintahan, keterampilan komunikasi dan etika pemerintahan. Bidang Kerja ; Asisten Peneliti, Peneliti Pemula, Konsultan kebijakan.
  • Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Mengaplikasikan ilmu yang dimiliki sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat yang memiliki keterampilan komunikasi, pemahaman konteks masyarakat, keterampilan fasilitasi, keterampilan manajemen serta keterampilan pengembangan diri. Bidang Kerja ; Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Pemerintah desa, NGO
  • Analis Data, Mengaplikasikan ilmu yang dimiliki sebagai analis data yang memiliki kemampuan dalam menganalisa data statistik, mempu memvisualisasikan data, dan mampu berpikir kritis. Bidang Kerja ; Business Intelligence Analyst, Analis Kebijakan Data, Market Research Analyst, Social Media Analyst, Environmental Data Analyst.
  • Aktivis Sosial dan Politik, Mengaplikasikan ilmu yang dimiliki sebagai aktifis sosial dan politik memiliki kemampuan dalam negosiasi, keterampilan komunikasi, kemampuan memimpin. Bidang Kerja ; Bidang Kerja; Politisi, Anggota legislatif, NGO

Tracer Study Alumni

Lihat Lengkap >>

Tracer User

Lihat Lengkap >>

Peluang Karir

Lihat Lengkap >>

Kurikulum

Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Kurikulum Outcome-Based Education (OBE) yaitu pendekatan pendidikan yang berfokus pada hasil belajar (kompetensi) nyata yang dikuasai lulusan, bukan sekadar penyampaian materi dengan total 144 SKS yang tersebar dalam 8 semester.

Kurikulum 2021
Kurikulum 2025

Formulir

Ujian Skripsi
Ujian Proposal
Aktif Kuliah, Riset, Magang

Buku Panduan

Buku Panduan Akademik Program Studi

Aktivitas Mahasiswa

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Kegiatan yang telah dilakukan oleh HIMIP meliputi :

  • MAKRAB dan PkM Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (10 Juni 2023).
  • Webinar kerjasama HIMIP dengan FOKKERMAPI Provinsi Riau tentang Menakar Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. (Tanggal 17 Maret 2021).
  • Aksi Kemanusiaan, HIMIP Peduli Bencana, korban bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kerjasama dengan ACT Wilayah Riau (Tanggal 16 April 2021).

Prestasi

Prestasi Akademik

Prestasi Non Akademik

Kerja Sama

Berikut ini adalah kerja sama yang dilakukan oleh FISIPOL UIR jurusan Ilmu Pemerintahan baik dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat: 

  1. Kerjasama Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komunikasi Indonesia (UNIKOM) dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). (27 November 2021).
  2. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR, berpartisipasi aktif dalam KONGRES Ke III Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia(KAPSIPI) di Bandung (27 November 2021).
  3. Kerjasama Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR dengan BAWASLU Provinsi Riau dalam pendidikan pengawas pemilu di lingkungan akademik (24 Desember 2021).
  4. Dosen PSIP Berpartisipasi aktif dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) ke III Tahun 2022 Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) (26 Januari 2022).
  5. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR, aktif sebagai Pengurus KAPSIPI dan Rapat Kerja Nasional periode 2021-2024 KAPSIPI di Yogyakarta (27 Januari 2022).
  6. Kerjasama Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR dengan BAWASLU Kota Pekanbaru dalam Implementasi Reformasi Birokrasi di BAWASLU Kota Pekanbaru (23 Maret 2022).
  7. Kerjasama Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD dalam program MBKM (21 Juli 2022).
  8. Kerjasama Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR dengan 5 Nagari, 1 Kampung dan 1 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam program PkM (25 Agustus 2022).
  9. Kerjasama Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR dengan Program Studi Ilmu Politik Univesitas Andalas Padang dalam pertukaran dosen (11 Agustus 2023)
  10. Kerjasama Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Kuliah Umum Internasional (14 Agustus 2023).